This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

15 Januari 2015

Penembakan Empat Siswa di Paniai, Dewan Adat Paniai Temui Komisi HAM PBB

Jakarta, Jubi – Lambannya respon pemerintah terhadap insiden penembakan di Paniai yang menewaskan empat siswa mendesak koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan HAM di Tanah Papua dan Koalisi #papuaitukita, menemui pihak Komisi HAM PBB yang sedang berada di Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) yang direkomendasikan oleh PBB kepada pemerintah Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 pada hari Kamis (16/1) itu, dihadiri oleh Cees Flinterman (Profesor dari belanda yang juga Anggota Komite HAM PBB yang bertugas memonitor pelaksanaan Kovenan Sipil dan Politik oleh negara-negara yang menandatangani Kovenan tersebut), Victor Rodoriques Resya (Profesor dari Kosta Rika yang menjabat anggota sub komite bidang anti penyiksaan), John Gobay (Ketua Dewan Adat Paniai) dan Victor Mambor (Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan HAM di Tanah Papua).