This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

21 November 2014

Indonesia: Free French Reporters Detained in Papua

Two French journalistsThomas Dandois and Valentine Bourrat
The Indonesian government should dismiss charges against two French journalists in the easternmost province of Papua and end restrictions on foreign media there, Human Rights Watch said today. Thomas Dandois and Valentine Bourrat face trial on October 20, 2014, on charges of "abusive use of entry visas," after being detained while producing a documentary for Franco-German Arte TV.

The arrest and prosecution of Dandois and Bourrat reflect the Indonesian government's long-standing policy of obstructing independent media coverage in Papua, where a low-level conflict has persisted for decades. Foreign journalists need special official permission to visit the island - which the government rarely approves and often delays processing, hindering reporting on breaking news. Journalists who do get official permission are invariably shadowed by official minders, who strictly control their movements and access to interviewees.

10 November 2014

Mahalnya Harga Perdamaian di Papua

Oleh Fred Benu

Bersamaan dengan Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora di Tanah Papua pada 1961, banyak pihak khususnya orang Papua berteriak menuntut konsesi politik akan adanya kemerdekaan bagi Papua. Tuntutan politik ini terus berlanjut sampai Pemerintah Indonesia meresponsnya dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) pada 22 Oktober 2001.

Lahirnya UU ini sedikit mereduksi tuntutan politik sebagian besar orang Papua, walaupun UU ini tetap ditolak oleh sebagian orang Papua. Papua berada di bawah bayang-bayang “hujan berkat” perhatian Pemerintah Pusat dengan pengucuran dana Otsus yang terus meningkat dari sekitar Rp 3, 5 miliar 2001 menjadi Rp 4,5 triliun 2006 dan terakhir tercatat Rp 21 triliun.

05 November 2014

Program Sosial - Ekonomi Fretilin Timor Leste Membangun Gerakan Perjuangan

Sekjen KNPB Ones N S/photolist

Pengorganisasian penduduk di zona libertadas menjadi tanggungjawab pengurus sipil Fretilin. Dengan terjadinya invasi, perhatian utama Fretilin adalah bagaimana melancarkan dan mendukung perlawanan. Xanana Gusmão yang waktu itu adalah salah seorang anggota Komite Sentral Fretilin mengatakan kepada Komisi:

Kita baru melakukan perang dan rakyat ada di antara kita. [Kita membentuk] base de apoio yang konsepnya adalah basis yang berfungsi memberi dukungan logistik dan politik – yang bisa kita katakan revolusi…Komite Sentral Fretilin pada bulan Mei 1976 menerapkan base de apoio. Maka dibentuk enam sektor…Dengan ini telah didefinisikan base de apoio. Telah dibentuk struktur base de apoio. Base de apoio dilaksanakan sebagai mekanisme mengorganisir penduduk agar bisa melanjutkan perang.